Kamis 18 Apr 2013 21:49 WIB

DPR Imbau Mendikbud Tak Paksakan UN Susulan

Mendikbud  Mohammad Nuh
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Mendikbud Mohammad Nuh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh tidak memaksakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 susulan. Ia merekomendasikan agar UN ditunda.

"Meskipun Mendikbud memaksakan agar UN tetap dilaksanakan dengan cara memfotocopy soal, hal itu bukanlah perkara mudah. Apalagi bagi daerah yang letak geografisnya sulit dan pasokan listriknya minim," kata Reni Marlinawati di Jakarta, Kamis (18/4).

Wakil Sekretaris FPPP itu meminta Mendikbud mendengar keluhan dan kesulitan di lapangan. Menurutnya, penundaan pelaksanaan UN adalah keputusan yang tepat. Apalagi, kata Reni, saat mengunjungi Kalimantan Timur pada Rabu (17/4), sebanyak 155 sekolah belum menerima soal.

"Mendikbud harus berbesar hati dan legowo menerima situasi sulit ini. Jangan memaksakan keadaan yang akan merugikan siswa dan masyarakat," tuturnya.

Di kesempatan lain, Mendikbud mengatakan UN 2013 jenjang SMA dan sederajat di sepuluh provinsi dari 11 provinsi di Wilayah Tengah Indonesia untuk paket zona tiga berhasil diselenggarakan Kamis.

Provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontolo. "Khusus untuk Kalimantan Timur akan ada perubahan pelaksanaan UN. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan pendistribusian naskah soal yang belum maksimal. Kaltim mestinya hari ini, tapi pelaksanaannya diundur menjadi Rabu minggu depan, 25 April," katanya.

Terkait kekurangan naskah soal, Mendikbud mengarahkan panitia untuk menggandakan soal dengan fotokopi.

"Fotokopi bisa dilakukan sesuai SOP, dan harus menjaga kerahasiaan," ujarnya.

Mendikbud mengatakan, peserta UN di Kaltim akan menjawab soal di naskah ujian. Kemudian, panitia akan melakukan pemindaian jawaban peserta didik ke dalam Lembar Jawaban Ujian (LJUN). Pemindaian akan dilakukan panitia dengan diawasi oleh petugas, kepolisian, dan dinas sehingga, kecurangan dalam pemindaian dapat terhindari.

"Pergeseran jadwal sudah disetujui gubernur, dan sedang disosialisasikan kepada seluruh peserta didik di Kaltim," jelasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement