REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan fasilitas Istana Negara untuk kepentingan partai. Dikatakan, sikap itu tidak etis karena posisi istana sebagai milik negara dan rakyat Indonesia.
"Ini jadinya apabila seorang presiden merangkap sebagai pengurus partai politik. Apalagi SBY merupkaan Ketua Umum Partai Demokrat," kata politisi PKS, Indra kepada Republika, Kamis (18/4).
Rabu (17/4), SBY menggunakan Istana Negara untuk menggelar konferensi pers. Yaitu, terkait batal bergabungnya Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) ke Demokrat.
Menurut Indra, hal itu malah semakin meningkatkan keraguan akan ketidakmampuan SBY untuk menempatkan diri secara benar dan profesional. Ini terkait posisinya sebagai presiden dan ketua umum partai.
"Konferensi pers SBY terkait urusan partai yang menggunakan fasilitas Istana Negara merupakan jawaban kongkrit atas pertanyaan dan keraguan tersebut," tambah anggota Komisi III DPR tersebut.
Indra mengakui kalau memang akan sulit bagi SBY untuk memisahkan antara posisinya sebagai kepala negara dan pengurus partai. Bukan soal hari libur atau kerja. Melainkan masalah totalitas dan tanggung jawab.
Presiden, lanjutnya, bukan hanya milik partai atau kelompok. Melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Makanya, presiden harusnya tidak boleh rangkap jabatan.
Ketika rangkap jabatan itu terjadi, maka dipastikan orang tersebut tak akan fokus mengurus negara dan rakyat Indonesia. Apalagi dengan masalah yang ada yang begitu kompleks.
Apalagi SBY kerap meminta kepada para menteri untuk mendahulukan kepentingan nasional. Bahwa kepentingan partai tak lagi berlaku ketika sudah menjadi pejabat publik.
"Memang kita harus merevisi UU Pilpres. Di situ musti kita atur soal larangan seorang presiden rangkap jabatan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika