REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh tidak pernah mendengarkan masukan dari pihak luar. Termasuk soal ujian nasional (UN).

Karenanya, ia menyayangkan permasalahan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sejak Senin (15/4), akibat terlambatnya pencetakan dan pengiriman naskah soal ke sebelas provinsi.

"Walau sudah ada permintaan maaf, persoalan ini tidak boleh dianggap selesai. Apalagi, kasus seperti ini baru pertama sekali terjadi dalam sejarah pelaksanaan UN di tanah air," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu (17/4).

Saleh mengaku bingung usulan agar pelaksanaan UN segera dihapuskan tetap diabaikan Mendikbud. Sementara, penyelenggaraannya semakin lama semakin semrawut dan muncul persoalan baru.

Persoalan terbaru, kata Saleh, adalah kebijakan Kemdikbud mengenai 20 jenis variasi soal. Kebijakan itu dinilai sebagai salah satu faktor keterlambatan pencetakan dan pengiriman soal-soal UN. "Mencetak, mengklasifikasi, dan mendistribusikan 20 jenis soal tentu memakan waktu yang tidak sedikit," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika