REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih menunggu konfirmasi resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan di Sentul.
"Informasi yang kita terima masih simpang siur, kita masih menunggu informasi resmi dari KPK," kata Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Erwin Suryana, saat dihubungi, Selasa malam.
Erwin menyebutkan, pihaknya telah melakukan cek silang di lapangan dengan mengkonfirmasi kebenaran berita yang beredar ke Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.
Menurut Erwin, sejumlah media juga banyak yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut hingga pihaknya terus melakukan pengecekan di lapangan.
"Kami juga melakukan kroscek ke Sekretaris Dewan, informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor sedang berada di rumah masing-masing, jadi benar tidaknya yang diamankan anggota dewan Kabupaten Bogor belum bisa dipastikan," katanya.
Erwin juga menyebutkan, pihaknya menerima informasi simpang siur terkait jumlah pegawai DPRD Kabupaten yang diamankan.
"Infonya ada dua orang, tapi ada juga yang menyebutkan satu orang. Ini informasi yang belum jelas kami terima," katanya.
Sebelumnya KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah diduga sebagai uang suap terkait pengurusan lahan di Bogor.
Ada enam orang yang ditangkap dalam kasus suap tersebut, dua di antaranya diyakini sebagai pegawai DPRD Kabupaten Bogor, sementara empat lainnya dari pihak swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Antara
