REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekacauan pelaksaan ujian nasional (UN) tahun ini membuat sejumlah pihak yang bersinggungan dengan dunia pendidikan meradang. Mereka pun beramai-ramai ingin memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh untuk dimintai keterangan. 

"Tentu dengan senang hati," kata Nuh saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/4). 

Nuh mengatakan jika harus dilakukan audit terkait UN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya sangat membuka diri. 

Nuh memastikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan investigasi terkait kesalahan teknis percetakan di 11 provinsi. Hasil investigasi akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat. 

"Kami akan menyampaikan ke masyarakat duduk perkaranya seperti apa," ujar Nuh. 

Saat ini, Nuh menyampaikan yang dipikirkannya adalah merampungkan persoalan UN yang tertunda dan yang akan datang. Ia pun siap jika ketika dipanggil oleh DPR RI nantinya akan dicaci maki dan dicap tidak profesional. 

Karena menurut Nuh, kenyataannya memang demikian dan tidak membantah. Tapi, untuk saat ini ia lebih memilih untuk tetap bekerja dan menyelesaikan persoalan yang ada.

"Saya tidak memberi komentar yang aneh-aneh ataupun macam-macam karena saya tugasnya kerja saja," kata Nuh. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika