REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah RI bertekad mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama dua tahun sebanyak 60 BUMN. Namun, ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Harun, mengatakan keinginan pemerintah mengurangi jumlah BUMN merupakan niat lama yang stagnan karena tidak dijalankan secara serius, seperti dilansir situs voa.

Menurut Nazar Harun, selama BUMN masih dijadikan sapi perah untuk kepentingan politik, BUMN tidak akan pernah berhasil menjadi lebih baik di masa mendatang. Banyak BUMN yang seharusnya bisa merger sejak beberapa tahun lalu seperti sejumlah perusahaan Semen dan Pupuk.

“Kalau diinginkan merger, ya di-merger semuanya jadi satu bendera. Masih jalan sendiri-sendiri sekarang. Kenapa nggak (jadi satu) PT. Semen Indonesia, lebih efisien dan kalau (di)ekspor-pun, orang tahu itu semen Indonesia," papar Naldy Nazar Harun.

Naldy Nazar Harun berpendapat bukan merupakan rahasia bahwa kinerja BUMN sudah masuk dalam ranah politik.  Menurutnya BUMN sebaiknya tidak dibawah naungan satu kementerian dan lebih baik berada dalam institusi setingkat kementerian namun independen dan dipimpin seorang profesional.

“Political will pemerintah ada nggak untuk memperbaiki BUMN ini. Kalau nggak ada ya susah, karena BUMN-BUMN ini dari dulu sampai sekarang buat incaran untuk jadi sapi perah, sudah itu saja. Kalau (BUMN) ini masih mau dibenahi, jangan dikasih jabatan politis, menteri. Harus yang profesional, orangnya juga harus berasal dari yang sudah mengerti seluk beluk di BUMN," papar Nazar Harun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika