REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses demokrasi di Indonesia khususnya menghadapi penyelenggaraan pemilu presiden dinilai mulai terpengaruh gaya "Amerikanisasi".

"Hal ini akan diterapkan oleh partai Demokrat yang berencana menyelenggarakan konvensi calon presiden," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, di Jakarta, Jumat (12/4).

Menurut Ikrar Nusa Bhakti  demokrasi ala Amerika Serikat yang diterapkan oleh Partai Republik dan Partai Demokrat di negara tersebut antara lain menerapkan konvensi calon presiden.

"Pola ini memiliki sisi positif dan negatif untuk diterapkan diterapkan di Indonesia," katanya. Guru Besar Riset LIPI ini menilai, konvensi calon presiden yang akan diselenggarakan Partai Demokrat hendaknya diterapkan secara hati-hati.

"Persoalannya, posisi Partai Demokrat saat ini, mirip dengan apa posisi Partai Golkar saat menerapkan konvensi menjelang pemilu presiden 20014, dimana baru bangkit dari terpuruk," katanya.

Menjelang pemilu 2014, menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Akbar Tandjung, berusaha keras membangun kembali citra partai yang terpuruk untuk meningkatkan elektabilitas pada pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Upaya tersebut, kata dia, dilakukan dengan menerapkan konvensi calon presiden. Ikrar menambahkan, rencana penyelenggaraan konvensi calon presiden ini menjadi tantangan bagi Partai Demokrat, apakah sungguh-sungguh untuk mencari figur terbaik sesuai aspirasi masyarakat atau menjadi alat politik untuk meningkatkan kembali elektabilitas.

Ujungnya, kata dia, bergantung pada bagaimana mekanisme penyelenggaraan konvensi tersebut. Ia menambahkan, jangan sampai konvensi calon presiden yang akan diselenggarakan Partai Demokrat ini hanya sekedar menjadi alat politik seperti yang pernah dilakukan Partai Golkar.

 "Saya khawatir, konvensi calon presiden Partai Demokrat lebih kepada pemulihan citra partai," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika