REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dianggap tak bisa berjalan sendiri untuk memerangi politisasi birokrasi. Harus ada koalisi besar guna memerangi politisi birokrasi.
Wamen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Eko Prasojo mengatakan, koalisi besar ini terdiri dari politisi, pebisnis, media, dan LSM. Mereka harus ikut dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah politisasi birokrasi.
Pencegahan politisasi birokrasi harus dilakukan dalam rangka membangun birokrasi yang netral, bersih, dan melayani masyarakat. Butuh dukungan yang kuat secara politik dan sosial untuk melawan politisasi birokrasi. "Reformasi birokrasi harus terus dijaga agar terus berlanjut meski presiden dan menterinya baru," kata Eko di Jakarta, Kamis (11/4).
Kekuataan masyarakat, terang Eko, penting dalam mendorong reformasi ini. Birokrasi harus didorong untuk bersikap profesional dan tidak ditunggangi kepentingan politik. "Independensi birokrasi harus diperkuat agar tidak terseret dalam kepentingan politik," terangnya.
Korupsi dalam birokrasi dianggapnya juga terkait dalam politik. Perlu ada upaya pemisahan blok kepentingan antara birokrasi, politisi, dan pebisnis. Salah satu caranya dengan mencari pejabat eselon satu dan dua dengan objektif dan bebas dari kepentingan politik mana pun.
Hal ini, lanjutnya, bisa dilakukan dengan promosi terbuka bagi pejabat eselon satu dan dua. Sehingga proses seleksi lebih transparan. "Proses semacam ini bisa digunakan untuk menjaga netralitas birokrasi," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
