REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja dari berbagai Badan Usaha Milik Negara mengancam akan melakukan mogok kerja bersama pada bulan Juli jika tuntutan penghapusan sistem "outsourching" tidak dilakukan.
"Kami galang kesatuan ini, melakukan konsolidasi untuk melakukan mogok bersama akhir Juli nanti jika tuntutan penghapusan 'outsourching' tidak juga dikabulkan," kata Koordinator Gerakan Bersama Buruh Pekerja BUMN (Geber) Ais, usai melakukan orasi di depan Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
Seruan untuk melaksanakan aksi mogok kerja bersama tersebut sebelumnya telah ia sampaikan dalam orasinya dihadapan ratusan peserta aksi demonstrasi di depan Kementerian BUMN.
"Bisa dikatakan kami memang menargetkan bulan Juli nanti permasalahan 'outsourching' di BUMN dapat selesai," ujar dia.
Menurut dia, aksi yang dilakukan Geber BUMN ini karena tidak kunjung tuntasnya berbagai permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan milik negara tersebut.
Ada pun hal-hal yang menjadi keberatan gabungan SP dari BUMN ini seperti upah di bawah standar, sistem kerja "outsourching", kontrak kerja berulang-ulang yang diikuti pelanggaran atas hak-hak normatif pekerja, serta indikasi kuat dugaan tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting).
Bersamaan dengan aksi demonstrasi ratusan hingga ribuan pekerja BUMN tersebut, Komisi IX DPR akhirnya berhasil melakukan rapat kerja bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
Sebelumnya Komisi IX DPR telah mengundang tiga kali Dahlan Iskan untuk hadir dalam rapat kerja membahas masalah sistem kerja "outsourching" dan aduan-aduan lain dari SP BUMN namun selalu gagal bertemu.
Bahkan beberapa anggota dewan dari Komisi IX sempat melakukan upaya penjemputan di kediaman Menteri BUMN di Capitol Residence kawasan SCBD pada 20 Maret 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
