REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Kebijakan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) terus disempurnakan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, ternyata banyak juga sekolah negeri yang tergolong mampu alias kaya menolak Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

"Ternyata kondisi sekolah negeri di Jakarta berbeda. Misalnya, siswa  SMAN 8 sebagian besar anak menteri. Siswa SMAN 70 banyak artis dan orang kaya pergi ke sekolah naik Alphard. Pengurus Komite bilang ke saya, pak lebih baik menolak BOP, asalkan bisa melakukan apa yang dikehendaki. Saya setuju kalau memang ada sekolah yang menolak BOP, silakan memungut uang komite," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai menerima beberapa pengurus Komite Peduli Pendidikan di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.

Karenanya, kata Basuki, pihaknya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk memetakan kondisi sekolah negeri di Jakarta agar penyaluran dana BOP tepat sasaran.

Dalam pertemuan itu, dikatakan Basuki, komite sekolah juga menyanggupi syarat menanggung sekitar 30 persen siswa kurang mampu untuk masuk di sekolah negeri mampu tersebut. "Saya bilang kepada mereka (komite) untuk membuat surat. Jadi, dana BOP bisa disalurkan 100 persen ke sekolah tidak mampu," katanya.

Ditegaskan Basuki, sekolah yang menerima dana BOP dilarang memungut uang komite lagi kepada para siswa. Namun, bagi pengurus komite sekolah yang masuk kategori mampu menilai, dana BOP yang akan disalurkan oleh Pemprov DKI terlalu standar sehingga tidak mampu membiayai operasional sekolah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika