REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Herlini Amran, anggota Komisi X DPR RI, menanggapi ganjil penyataan mendikbud yang dilontarkan jelang Rapat Kabinet terbatas Bidang Pendidikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (2/4) siang.

Menurut dia, tidak sepatutnya mendikbud menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR. Padahal, pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X, 10 April 2012. 

“Terasa ganjil, ketika Pak Mendikbud berkata ada atau tidak Kurikulum Baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru jalan terus. Jika benar itu program rutin Kemendikbud yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, mestinya Desember 2012 pun Kemendikbud punya laporan realisasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya,” paparnya.

Dalam hal ini, legislator PKS tersebut menyinyalir terjadi loncatan-loncatan proses yang tidak pernah diketahui publik. Seperti, pelaksanaan program penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan yang memang menelan ratusan miliar dari APBN 2012.

Dia menyarankan Kemendikbud untuk ke depannya harus lebih arif menanggapi sikap kelompok masyarakat yang meminta uji publik lanjutan terkait Desaian Final Kurikulum 2013. “Jangan anggap mereka bukan pemain inti, karena mereka pun peduli masa depan pendidikan anak bangsa. Apalagi tuntutan mereka realistis,” kata Herlini. Ia berharap mereka diperhatikan, bukan hanya suara ormas keagamaan yang dirangkul Kemendikbud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika