Senin 01 Apr 2013 21:47 WIB

Izin Suami Diduga Penyebab Tidak Terpenuhinya Kuota Perempuan

Sejumlah Ketua umum Partai berfoto bersama dengan membawa no urut usai Pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/1).
Foto: Republika/Yasin Habibi
Sejumlah Ketua umum Partai berfoto bersama dengan membawa no urut usai Pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Izin suami sempat menjadi hambatan bagi Partai Golkar Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memenuhi kuota perempuan 30 persen sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014.

"Hal paling sulit dalam mencari bakal calon anggota legislatif perempuan adalah melampirkan pernyataan persetujuan dari suami, karena apabila suami tidak mengizinkan, kami harus mencari gantinya," kata Ketua DPD Golkar Bantul Agus Subagyo di Bantul, Senin (1/4).

Menurut dia, persyaratan pencalonan anggota legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang ditetapkan KPU memang memberi peluang besar bagi kader perempuan untuk menjadi wakil rakyat.

"Kader perempuan di Golkar memang cukup banyak, namun untuk dijagokan harus diseleksi sesuai kualifikasi yang diharapkan, lalu harus ada izin suami, sehingga harus dapat keduanya," katanya.

Meski demikian, kata dia, pihaknya sudah mempersiapkan bakal caleg perempuan mencapai 30 persen dari sebanyak 45 orang yang dicalonkan untuk memperebutkan kursi di DPRD Bantul yang berjumlah 45 kursi.

"Saat ini bakal caleg perempuan yang sudah siap sudah 'clear', kami memprioritaskan kalangan perempuan. Meski demikian tetap menggunakan pembobotan dan kriteria penilaian yang ditentukan internal partai," katanya.

Ia mengatakan kriteria dalam penilaian pembobotan bakal caleg dinilai dari beberapa aspek, yakni pengabdian, prestasi, dedikasi, disiplin loyalitas kepartaian, serta tidak melakukan perbuatan tercela.

"Peningkatan kualitas, daya kritis bakal caleg perempuan juga menjadi nilai utama, karena anggota legislatif perempuan yang menjadi anggota dewan, kami nilai kurang berani menyuarakan aspirasi rakyat ke depan akan dibenahi," katanya.

Sementara, Ketua DPC PDI Perjuangan Bantul Aryunardi mengatakan partainya sudah sejak lama memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen, bahkan bakal caleg perempuan merata di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

"Kriteria penilaian kami untuk meloloskan sangat ketat, bakal caleg PDIP nanti tidak ada yang 'incumbent', karena caleg PDIP saat ini yang duduk di kursi legislatif hanya satu, yakni Tustiyani dan akan maju ke ke Provinsi DIY," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement