REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Medikbud Mohammad Nuh meminta agar persoalan implementasi Kurikulum 2013 tidak dibawa ke ranah politik. "Kurikulum itu murni urusan akademik. Kajiannya kajian akademik. Jadi jangan dibawa ke ranah politik. Karena ditarik pada politik, hebohnya lebih ramai dibandingkan esensinya," ujar Nuh di Jakarta Kamis (28/3).

Ia mengatakakan, pemerintah akan tetap melanjutkan penerapan kurikulum 2013 Juli nanti. Meski pun ada beberapa pihak yang tidak sepakat pelaksanaan kurikulum berbasis tematik-integratif itu dilaksanakan tahun ini. "Kami terbuka jika ada saran untuk pendidikan termasuk dalam penerapan Kurikulum 2013 ini," tambahnya.

Mengenai anggaran Kurikulum 2013, jelasnya, sedang dalam proses penilaian BPKP. Ini untuk menghindari adanya penyelewengan seperti terjadi pada kasus Hambalang. Ia belum dapat memastikan kapan hasil penilaian BPKP akan keluar. Diperkirakan, hasilnya akan keluar pekan depan sebelum rapat kerja dengan Panja Kurikulum Komisi X DPR.

"Proses penilaian BPKB masih berjalan. BPKP masih menelaah. Kemungkinan pekan depan keluar karena tanggal 3 April 2013 diminta untuk menyampaikan ke Panja Kurikulum Komisi X," jelas Nuh.

Nuh menyadari ada beberapa isu yang beredar di masyarakat terkait kurikulum 2013. Antara lain, terkesan mendadak tanpa evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, tidak melibatkan guru atau asosiasi profesi pendidik, kurang tersosialisasi, menghapus mata pelajaran yang mendukung persaingan global seperti bahasa Inggris dan TIK, mengabaikan kemampuan guru dalam membuat RPP dan silabus, serta tidak menjawab apa yang dibutuhkan peserta didik.

"Kurikulum 2013 ini merupakan hasil perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yakni KBK dan KTSP. Yang diperbaiki yaitu alur pikir dalam penyusunan materi yang diperdalam dan perluas dan beban yang disesuaikan," kata Nuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika