REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Tengah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Tengah lebih teliti dalam pemutakhiran data pemilih di Jawa Tengah.
Hal ini terkait dengan temuan selisih jumlah penduduk Jawa Tengah versi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dengan versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mencapai 7 juta jiwa.
“Perbedaan mencolok Jumlah Penduduk Jawa Tengah sebesar 7 juta jiwa menjelang Pemilihan Gubernur (pilgub) tahun 2013 ini harus segera disikapi,” ungkap Sekretaris FPKS, Sri Praptono, Selasa (25/3).
Berdasarkan data jumlah penduduk dari Dispendukcapil Provinsi Jawa Tengah, jelasnya jumlah penduduk provinsi ini mencapai sekitar 39 juta jiwa.Namun data jumlah penduduk Jawa Tengah versi Kementrian Dalam Negeri hanya mencapai kisaran 32 juta jiwa, atau ada selisih jumlah penduduk hingga 7 juta jiwa.
Yang mengkawatirkan, jumlah pemilih dalam Pemilihan Gubernur tahun 2013 ini juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih pada Pemilu Legilslatif (Pileg) 2014.
“Selisih dan perbedaan jumlah pemilih ini harus disikapi. Sebab jika tidak dikhawatirkan akan dapat mengganggu pelaksanaan pilgub Jawa tengah. Karena rentan memicu gugatan dan sengketa,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
