REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Dewi Mardiani/ Editor ROL
Sabtu (23/3) dini hari, Lapas Cebongan, Mlati, Sleman, DIY digemparkan dengan serangan komplotan bersenjata yang menembak empat tahanan. Keempat tahanan itu merupakan tersangka pelaku pembunuhan seorang mantan anggota Kopassus.
Sejumlah pihak terkait meresponsnya dengan berbagai cara. Pasie Intel Kopassus Kandang Menjangan, Kapten Inf Wahyu Yuniartoto, membantah anggotanya terlibat penyerangan itu. Sementara, pihak Lapas Cebongan mengaku telah melakukan pengamanan sesuai dengan standar operasional.
Walau pun diakui oleh Kepala Kakanwil Kemenkumham DIY, Rusdianto, tidak ada petugas khusus yang siap mengantisipasi kekacauan eksternal. Pihaknya menegaskan, pengamanan eksternal, lapas berkoordinasi dengan kepolisian. Petugas lapas sendiri, kata dia, hanya mangatasi keamanan internal para tahanan.
Sementara itu, asrama mahasiswa NTT di DIY sepi. Asrama itu sepi sejak peristiwa penembakan empat tahanan itu, yang memang ada beberapa dari NTT. Merasa tidak amankah para mahasiswa itu? Sudahkah negara memberikan rasa aman dan keamanan kepada masyarakat?
Jangankan soal keamanan pejalan kaki atau pengendara mobil di tengah malam yang terancam dan terenggut oleh tindak kriminal, bahkan penjara pun berhasil dijebol. Lebih parahnya lagi, keamanan pucuk pimpinan sendiri sempat 'tembus' saat upacara di Papua, juga saat pembukaan ASEAN Fair 2011 di Nusa Dua, Bali, keamanan presiden ditembus oleh tukang kebun bernama I Made Subrata.
Selain itu, ada pula isu kudeta yang akan menggulingkan kekuasaan Presiden dalam bentuk aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin (25/3). Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), meyakini kudeta tidak akan terjadi.
"Dipastikan tak akan terjadi di tubuh TNI AD," kata Pramono di Mabes TNI AD, beberapa waktu lalu. Pihaknya meminta masyarakat tidak mengembangkan isu.
Meski sejumlah kalangan menyatakan kabar kudeta itu sekadar isu dan mengimbau agar tak termakan informasi yang keliru, namun hal itu berhembus dengan menyebutkan pucuk pemimpin negara. Massa yang akan melakukan aksi demo dikabarkan terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh hingga mahasiswa untuk menggulingkan pemerintahan presiden-wapres.
Apakah kudeta itu tindakan yang memberikan rasa aman dan keamanan? Apa yang belum tepat dan belum berjalan dalam sistem pengamanan negara ini? Insiden di Lapas Cebongan dan lain-lain tadi membuktikan lemahnya negara dalam memberikan rasa aman dan keamanan.
Anggota Komisi III DPR RI dari FPAN, Andy Anzhar Cakra Wijaya mengatakan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua warganya. "Insiden ini benar-benar menggambarkan bahwa negara tidak hadir untuk melindungi warga negaranya. Bagaimana bisa institusi seperti lapas diserang seperti itu.Ini pelecehan terhadap negara,” ujar Andy dalam pernyataannya di Quito, Ecuador, Ahad (24/3).
Negara, menurutnya, seperti dilecehkan oleh para pelaku yang sama sekali tidak memandang ada aturan hukum di Indonesia. "Apalagi jika nanti terbukti benar bahwa para pelakunya adalah anggota-anggota TNI. Maka TNI yang seharusnya menjaga tumpah darah Indonesia justru merusak tatanan hukum di Indonesia,” tambahnya.
Di tempat yang sama Anggota Komisi I DPR Nuning Kertopati Susaningtyas menilai untuk melihat kejadian ini jangan hanya dilihat hanya dari sudut kejadian kekerasan semata. Akan tetapi, embrio kejadian, penanganan hukum yang ada, harus dilihat integral.
Sudah integralkah penanganan hukum, perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat? Masyarakat di sini termasuk warga negara, yang juga termasuk pemimpin negara hingga rakyat jelata?
Apabila semua pihak terkait menjalankan tugas dan kewajibannya dalam koridor yang tepat, tentunya keadilan, keamanan, dan perlindungan masyarakat oleh negara bisa terpenuhi. Masyarakat pun sepenuhnya perlu menuntut 'diri' dengan kesadaran hukum, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara. Kita semua bisa menyaksikan apakah semua pihak berupaya menegakkan rasa aman dan keamanan mulai saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
