REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Kapolres Kota Cimahi AKBP Anwar berprinsip aman itu mahal. Hal tersebut disampaikannya saat deklarasi kampanye damai dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemilihan Bupati Kabupaten Bandung Barat di Gedung Pengabdian Polres Cimahi.
Menurutnya, untuk menjaga keamanan saat pemilihan umum biayanya mahal. "Apalagi tidak aman, biayanya lebih banyak," ujarnya, Kamis (21/3).
Dia mengatakan untuk mencegah konflik dan terjadinya sengketa dalam pemilihan umum, para pasangan calon bupati dan wakil bupati harus mengikuti ketentuan sesuai regulasi yang ada. Panitia penyelenggara juga harus menghilangkan kesalahan teknis yang tidak perlu.
Selain itu, terdapat pengawasan yang efektif. Menurutnya, jika tiga hal tersebut terpenuhi akan tercipta kondisi aman, lancar, tertib, dan kondusif.
Sementara itu, jika terdapat sengketa juga harus diselesaikan dengan cara yang tidak anarkis. Di antaranya dengan mendayagunakan pengamanan internal seperti provost.
Kemudian, melakukan mediasi terhadap pihak yang bersengketa dengan tidak membesar-besarkan masalah kecil. Terakhir diselesaikan di peradilan yang mengatur, Mahkamah Konstitusi (MK).
Pihaknya berharap bupati terpilih merupakan pemimpin yang berkarakter di antaranya yang tanggap dan mengayomi masyarakat. Namun, yang terpenting yang terpilih harus didukung yang tidak terpilih. "Memang berat tapi mau tidak mau," kata dia.
Dia juga mengatakan, sesuai imbauan Kapolda Jawa Barat, pilihan boleh berbeda tapi tetap bersaudara. Sementara, jika ada persengketaan maka rakyat harus segera menghubungi petugas sebagai sahabat rakyat.
Mengutip Nelson Mandela, dia mengimbau menjadi penguasa atau rakyat sama saja yang paling penting bertanggung jawab. Selain itu, dia juga menegaskan aparat TNI, Polri maupun PNS harus netral. Namun, tidak ada larangan untuk istri maupun anak.
Sementara itu, pengamanan pilkada akan melibatkan semua pihak terkait di antaranya Polri, KPU, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Saat pilkada juga akan dibuka posko pengaduan masyarakat untuk keamanan bersama.
Saat kampanye gebyar atau penutupan, pihaknya juga mengimbau agar peserta kampanye mengikuti aturan lalu lintas.
Karena itu, dia mengajak komitmen kepada semua yang hadir di antaranya jika ada mobilisasi namun tidak memakai helm akan di razia. Meski demikian, menurutnya, tilang merupakan alternatif terakhir. Karena itu, dia berharap kerja sama yang baik dan mengikuti aturan KPU.
Dalam acara tersebut kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung Barat hadir. Pasangan nomor urut satu yaitu Panji Tirtayasa dan Kusna Sunardi dari independen, pasangan nomor urut dua Aep Nurdin dan Kosasih yang diusung Partai Golkar, PPP, dan PAN.
Kemudian, nomor urut tiga yaitu pasangan Djamu Kertabudi dan Agus Yasmin yang dijagokan Partai Hanura, Gerindra, dan 14 partai non parlemen. Pasangan nomor empat yaitu Erni R Ernawa dan Samsul Ma'arif yang diusung PKS dan Partai Demokrat serta pasangan nomor urut lima yaitu Abubakar dan Yayat T Soemitra yang diusung PDI Perjuangan.
Seusai melakukan ikrar kampanye dan pemilu damai, kelima pasangan melakukan penandatangan deklarasi diikuti para saksi. Penandatangan tersebut disaksikan di antaranya Kapolres Cimahi, Dandim 0609 Cimahi, Kepala Kejaksaan Bandung Barat, Kepala Pengadilan Balai Bandung, Ketua DPRD Bandung Barat, dan Wakil Wali Kota Bandung Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
