REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp16 triliun sebagai biaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

"Buat pemilu kurang lebih Rp16 triliun," ujar Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo di Jakarta, pada akhir pekan. Dia menjelaskan,  biaya khusus tersebut akan tercantum dalam APBN 2014.

Menurutnya, penggunaannya ditujukan sebagai anggaran pelaksanaan dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang sehat, terencana, dan demokratis serta menjaga stabillitas nasional.

"Anggaran khusus yang sudah disiapkan tentu akan dimasukkan ke nota keuangan, tapi tidak dimasukkan resource envelope untuk menyakinkan anggaran itu tersedia," ujarnya.

Agus mengatakan, biaya pemilihan umum tersebut segera disosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai anggaran khusus, karena biaya tersebut tidak masuk dalam pagu belanja rutin pemerintah.

Pada APBN 2013, pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp8,1 triliun sebagai biaya persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

Dalam nota keuangan, pemerintah mengharapkan biaya tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada 2014 hingga 75 persen. 

Pada 2008, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp6,67 triliun sebagai biaya persiapan tahapan pemilihan umum pada 2009, namun realisasinya hanya mencapai Rp1,9 triliun.

Pada 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk pelaksanaan pemilihan umum, dengan realisasi yang tercatat sekitar Rp8,5 triliun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika