REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan tanggapan terkait keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal birokrasi.
Anggota Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Ombudsman Budi Santoso mengatakan, apa yang dikeluhkan SBY terkait birokrasi terbukti secara faktual.
"Ombudsman merasakan hal yang sama dengan SBY soal birokrasi. Apa yang dikeluhkan SBY memang benar adanya secara faktual," ujar Budi dihubungi, Rabu (13/3).
Budi menuturkan, bukti keluhan SBY tentang birokrasi Indonesia terlihat pada pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang diterima Ombudsman.
"Hampir tiap hari, kami Ombudsman menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang buruk karena birokrasi yang berbelit-belit," kata Budi.
Budi mengungkapkan pada 2012 lalu terdapat 2024 laporan keluhan masyarakat soal pelayanan publik akibat buruknya kinerja birokrasi pemerintah yang diterima Ombudsman.
Jumlah tersebut, tutur Budi, bertambah 10 dari jumlah laporan tahun sebelumnya yaitu 2011. "Trennya dari tahun ke tahun cendrung meningkat," ujar Budi.
Dari 2024 laporan tersebut, lanjut Budi, didominasi oleh laporan keluhan terkait pelayanan publik pemerintah daerah (pemda) seperti administrasi kependudukan, surat akta kelahiran, surat izin, dst; kepolisian seperti pembuatan SKCK, SIM, STNK, dsb; kementrian/lembaga; pertanahan seperti sertifikat kepemilikan tanah; dan peradilan.
"Ombudsman dengan adanya laporan keluhan dari masyarakat tersebut mencoba untuk menindaklanjuti dengan mediasi, investigasi, dan memberikan rekomendasi," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika