Selasa 12 Mar 2013 17:42 WIB

IPW: Kinerja Polisi dalam Pemberantasan Premanisme Masih Lemah

Rep: rusdy nurdiansyah/ Red: Heri Ruslan
PENERTIBAN PREMAN. Petugas kepolisian menggelandang preman yang terlibat tindak premanisme di Polda Metro Jaya Jakarta.
Foto: ANTARA
PENERTIBAN PREMAN. Petugas kepolisian menggelandang preman yang terlibat tindak premanisme di Polda Metro Jaya Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya tindak kekerasan seperti premanisme yang terjadi belakangan, dinilai Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, karena kurang tegasnya kepemimpinan Polri.

''Kami menilai kinerja polisi masih lemah dalam pemberantasan premanisme, salah satu penyebabnya adalah kurang tegasanya para pemimpin Polri,'' ujar Neta saat dihubungi Republika, Selasa (12/3).

Menurut Neta, hilangnya ketegasan pemimpin Polri itu menyebabkan pemberantasan premenisme menjadi melempem dan para kelompok preman semakin kuat, sehingga tak aneh jika sejumlah kawasan strategis seperti daerah industri dan perusahaan-perusahaan menjadi kekuasaan para preman baik secara perorangan, kelompok maupun dalam bentuk organisasi kemasyarakatan (Ormas).

''Tidak adanya konsep yang jelas dari Polri juga memiliki andil dalam meningkatnya jumlah kekerasan yang dilakukan para preman,'' tegasnya.

Jadi, lanjutnya, bukanlah rahasia umum lagi, jika para preman dengan sewenang-wenang melancarkan aksi kekerasan di setiap tempat, seperti yang terjadi dalam penyerangan yang dilakukan kelompok Hercules Rozario Marshal terhadap pengembang ruko dan apartemen Belmont di Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan pembunuhan berencana yang dilakukan kelompok John Refra Kei terhadap bos PT Sanex Stell, Tan Harry Tantono alias Ayung.

''Tidak adanya penangganan serius dari Polri membuat kekerasan premanisme sangat tidak aneh akan terulang lagi,'' tutur Neta yang tetap berharap Polri bertindak tegas dengan segala macam bentuk kekerasan yang dilakukan para kelompok preman tanpa pilih kasih.

''Kelompok preman tidak hanya kelompok John Refra Kei dan Hercules saja masih banyak kelompok-kelompok preman lainya yang juga harus ditindak tegas Polri,'' harapnya.

Untuk kasus kelompok John Kei, Neta memberi apresiasi untuk Polri yang sudah bertindak tegas dengan membawa kasusnya ke pengadilan dan menangkap kelompok Hercules. ''Untuk kasus penangkapan Hercules, kami tidak melihat ada unsur politisnya, itu murni perbuatan premanisme yang kerap dilakukan kelompok Hercules,'' terang Neta.

Hal serupa juga dijelaskan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, penangkapan Hercules tidak memiliki unsur politis. ''Ini murni kriminal,'' kata Edi, saat dihubungi Republika, Selasa (12/3).

Kompolnas, lanjut Edi mendukung penuh Polri memberantas aksi premanisme yang sudah meresahkan masyarakat.

''Seluruh pihak, khususnya masyarakat termasuk Pemerintah dan TNI membantu Polri bertindak mengatasi aksi premanisme,'' tegasnya. Ia berharap Polri tidak angin-anginan atau berdasarkan pesanan dalam memberantas premanisme.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement