REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Tunggakan Jamkesmas dan Jamkesda di Kabupaten Subang, cukup besar. Medio 2009 sampai 2011, tunggakan pemerintah tersebut mencapai Rp 5 miliar.
Akibat kondisi tersebut, RSUD Ciereng Subang tak bisa melengkapi alat-alat kesehatan (alkes). Pasalnya, anggarannya tak tersedia.
Wakil Direktur RSUD Kabupaten Subang, Dwinan Marchiawati, mengatakan akibat tunggakan biaya pasien yang mencapai Rp 5 miliar, RSUD sulit melengkapi fasilitas. Salah satunya, kebutuhan alat kesehatan. Sehingga, hingga kini alkes yang ada di rumah sakit milik pemerintah daerah ini, merupakan produk lama.
"Kami terpaksa memakai alkes seadanya," ujar Dwinan, akhir pekan kemarin.
Meski demikian, lanjut dia, pelayanan terhadap pasien tetap diusahakan maksimal. Namun, tetap saja ada sejumlah kesulitan. Apalagi, bila ada pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Jadi, bila alatnya tak tersedia, terpaksa pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit yang peralatannya lengkap.
Selain itu, ruangan yang tersedia juga terbatas. Sehingga, banyak pasien yang tak tertampung. Bila tunggakan itu dibayarkan, lanjut dia, sepertinya RSUD bisa menambah fasilitas. Termasuk, menambah ruangan perawatan.
"Tapi, kembali lagi anggarannya tak tersedia," jelasnya.
Terkait dengan tunggakan itu, sudah berlangsung selama tiga tahun. Tunggakan itu, berasal dari pasien warga miskin yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan Jamkesda.
Dari sejumlah tunggakan itu, ada yang berasal dari pasien cuci darah. Dengan capaian nilai mencapai Rp 1 miliar. Pihaknya, mengaku kebingungan untuk menagih kepada siapa biaya tunggakan tersebut.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Budi Subiantoro mengaku, sampai saat ini masih banyaknya kesimpangsiuran data warga miskin di wilayahnya. Hal itu, terlihat dari perbedaan data warga miskin berdasarkan versi BPS serta penerima Jamkesmas pemerintah.
Berdasarkan data BPS, warga miskin di Subang mencapai 655 ribu jiwa. Sementara yang mendapatkan Jamkesmas hanya 611 ribu jiwa. Jadi, 44 ribu jiwa tak terdaftarkan di Jamskesmas.
"Jadi, sisa warga miskin itu terdaftar di Jamkesda," ujar dia.
Namun, pada kenyataannya pasien Jamkesda itu membludak. Akibatnya, tunggakan Jamkesda semakin membengkak. Berdasarkan klaim dari RSUD, pasien Jamkesda itu lebih dari 44 ribu jiwa. Kondisi ini, yang membuat pemkab kesulitan melunasi tunggakan.
"Tahun ini saja, alokasi untuk Jamkesda hanya Rp 7 miliar. Mudah-mudahan, anggaran itu mencukupi," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
