REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Program transmigrasi diusulkan menjadi prioritas nasional. Skema program yang dicanangkan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemnakertrans) diyakini mampu mempercepat kemandirian pemukiman dan kawasan.

"Program ini semestinya tidak lagi dijadikan pilihan," ujar Dirjen Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemnakertrans, Rosari Tyas Wardhani di kantor Kemnakertrans, Senin (4/03).

Tahun ini, P2MKT membagi fokus untuk 162 satuan kerja (satker). Pemerintah pusat meliputi 6 satker, sedangkan daerah terbagi dalam 156 satker.

Pusat memperoleh anggaran sebesar 27,30 persen atau sekitar Rp. 230 miliar. Sementara, daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar 72,20 persen atau sekitar Rp. 613 miliar. Total anggaran keseluruhan untuk pembangunan kawasan transmigrasi mencapai lebih dari Rp 853 miliar.

Program yang menjadi prioritas yaitu penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan pangan nasional. Sebanyak 15.740 kepala keluarga (KK) nantinya mendapatkan bantuan pangan, lalu sejumah 40.704 KK transmigran mendapat layanan pendidikan dan 40.704 KK transmigram mendapatkan layanan kesehatan. 

"Targetnya sekitar 240 ribu transmigran mampu memenuhi kebutuhan dasarnya," ungkap Rosari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika