REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah SBY tidak boleh mendiamkan peristiwa tertembaknya delapan anggota TNI di Papua.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan jangan sampai penembakan itu tertutup dengan adanya peristiwa-peristiwa politik di Jakarta, seperti kasus Anas Urbaningrum dan kasus keterlibatan tiga anggota DPR dalam kasus Simulator SIM.

"Eskalasi ancaman keamanan pada 2013 terlihat makin panas," ujar Neta, Ahad (24/2). 

Setidaknya ada delapan daerah yang patut dicermati, yakni Papua, Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Solo, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung.

Neta menambahkan, pemerintah SBY perlu mengantisipasinya dengan mengedepankan pimpinan aparat keamanan yang punya kapabilitas dan profesional melindungi masyarakat dan diri sendiri. Menurutnya, tanpa pembenahan di jajaran aparat keamanan pemerintahan SBY akan terus kedodoran menjaga situasi Kamtibmas di negeri ini.

Pada Kamis, 21 Februari 2013 ini sebanyak delapan anggota TNI tewas tertembak di dua tempat berbeda. Peristiwa penembakan di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya terjadi pada pukul 09.30 WIT. Pratu Wahyu Wibowo dari Yonif 753 tewas dan rekannya Lettu Reza dari Yonif 753 tertembak di lengan.

Peristiwa kedua terjadi pada pukul 10.30 WIT di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Sebanyak 12 anggota TNI dari Koramil 1714 Sinak diadang dan ditembaki saat akan mengambil alat komunikasi di Bandara Ilaga. Dari kejadian ini, tujuh anggota TNI tewas di tempat.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan berdasarkan perkiraan intelijen, aksi penembakan dilakukan kelompok bersenjata pimpinan Goliat Tabuni dan kelompok bersenjata pimpinan Murib.

Ikuti Whatsapp Channel Republika