REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Bina Lantas (Pelatihan dan Produktivitas) Kemenakertrans Wahab Pagonang menuturkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di daerah mengalami disorientasi.

"BLK hanya dilihat sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal orientasi BLK bukan itu," ujar Wahab pada diskusi 'Mengejar Kompetensi dan Produktivitas Kerja untuk Tenaga Kerja Berkualitas' di Kantor Kemenakertrans, Rabu (20/2). 

Wahab menuturkan tujuan BLK adalah untuk melatih SDM khususnya para pekerja sebagai investasi jangka panjang. Namun, tidak banyak pemerintah daerah (pemda) yang melihat hal tersebut.  Penyebabnya, tutur Wahab, adanya otonomi daerah (otoda).

"Terkadang karena otoda, kepala BLK seringkali berganti-ganti dan tidak tahu harus bagaimana mengoperasikan BLK sesuai arahan pusat. Akibatnya seringkali ditemukan BLK di daerah perlatannya tidak memadai, tidak siap, bahkan instrukturnya sudah pensiun," kata Wahab.

Seharusnya, lanjut Wahab, yang menjadi kepala BLK adalah orang yang memiliki background pernah mengoperasikan BLK sebelumnya. Karena itu Wahab mengungkapkan peran pemda sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan peran BLK.

"BLK harus dilihat sebagai sarana peningkatkan kompetensi dan produktivitas para pekerja," kata dia.

Wahab menambahkan sistem nasional saat ini pun belum mendukung pemanfaatan fungsi sertifikat dari BLK. Sehingga sertifikasi BLK belum dilihat sebagai standar kompetensi para pekerja.

"Perusahaan atau para pengusaha masih menggunakan standar pendidikan. Padahal setiap orang memiliki kompetensi tanpa harus sesuai latar belakang pendidikan masing-masing," ujar Wahab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika