REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Nasional Ulama (PKNU) Choirul Anam meluncurkan buku yang menyinggung kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fokus utama buku mengulas proses penyelenggaraan tahapan pemilu, terutama Pemilu 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
"Buku ini merupakan catatan kesaksian saat mengikuti drama verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 yang diperankan KPU," kata Choirul dalam peluncuran dan bedah buku berjudul "Skandal Imam Bonjol" di kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Jakarta, Jumat (15/2).
Choirul menjelaskan buku tersebut tidak dipersepsikan sebagai karangn ilmiah, namun data dan fakta dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk media cetak dan "online".
"Apa yang saya lihat, saya alami dan saya rasakan bersama kawan-kawan pimpinan parpol nonparlemen, saya catat dalam buku ini untuk diketahui publik atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri ini," katanya.
Dia mengaku menumpahkan kekecewaannya dalam buku tersebut terkait persoalan tahapan Pemilu 2014. "Peristiwa seperti ini seperti pada awal Orde Baru berkuasa dengan adanya penyederhanaan 10 parpol dalam Pemilu 1971 menjadi dua parpol dan satu Golkar yang pada saat itu tidak mau disebut parpol," katanya.
Dia menduga adanya skenario yang dijalankan KPU dengan parpol yang berada di parlemen. "Bedanya dengan zaman Pak Harto, sistemnya terang-terangan, kalau sekarang tidak. Ada hak-hak konstitusional partai nonparlemen yang dicabut, dari 34 parpol menjadi 10 parpol," katanya.
Dia menilai peraturan perundang-undangan dibuat sudah ideal dengan proses yang sangat demokratis, namun pelaksanaannya dilanggar. Choirul mengimbau kepada masyarakat untuk mencatat apa saja yang terjadi dalam rangkaian proses Pemilu 2014 agar ke depannya tidak terjadi lagi.
sumber : Antara
