REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, pergantian Ketua Umum Partai Demokrat hanya bisa dilakukan melalui mekanisme kongres.

Menurutnya, semua tokoh bisa dicalonkan menjadi pengganti Anas Urbaningrum. "Tergantung pengurus daerah yang menentukan keputusan kongres," kata Hayono di kompleks parlemen senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Hayono menyatakan pemilihan ketua umum Partai Demokrat berlangsung demokratis. Siapapun bisa diusung termasuk ipar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pramono Edhie Wibowo. "Siapapun, termasuk Pramono Edhie, bisa dipilih secara demokratis," kata Hayono.

Persoalannya sampai saat ini Pramono masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sebagai jendral aktif Pramono dituntut untuk netral dalam politik. 

Kendati begitu, bila dalam perkembangan selanjutnya Pramono dicalonkan sebagai ketua umum oleh peserta kongres, maka bisa saja Pramono didaulat menjadi ketua umum.

"Demokrat punya mekanisme, tapi ya kita lihat perkembangan hingga kongres berikutnya di 2015," katanya.

Hayono juga menyatakan perlunya menyiapkan kemungkinan Kongres Luar Biasa (KLB). Hal ini untuk berjaga-jaga seandainya Anas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.

"Kalau ketum menjadi tersangka maka otomatis mundur sebagai pengurus partai," kata Hayono.

Dalam mekanisme Partai Demokrat, menurunkan ketua umum hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Yakni menjadi tersangka atau KLB." Bukan mustahil (KLB). Itu amanah AD/ART, tapi kalau dilaksanakan sekarang, tidak tepat dan bijak," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika