REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menilai pakta integritas Partai Demokrat yang digagas Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlambat.

"Mengapa Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY) baru sadar untuk membuatnya sekarang. Kenapa tidak dari tiga tahun lalu," kata Martin Hutabarat, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra kepada wartawan, Senin (11/2).

Menurut Martin, bila Partai Demokrat membuat pakta integritas lebih dini, sebelum didera masalah, dapat dipastikan keadaan negara akan lebih baik tidak karut marut seperti sekarang. Karena dengan posisi Demokrat sebagai partai terbesar yang memimpin pemerintahan, dan koalisi partai-partai Sekretariat Gabungan yang menguasai 78 persen kursi di DPR kewenangan yang dimiliki lebih besar.

Anggota Komisi III DPR itu berpendapat setiap partai yang berkeinginan agar kader-kadernya berguna bagi rakyat dan tidak hanya untuk kepentingan tertentu, layak diapresiasi. Soalnya, rakyat sudah semakin kehilangan kepercayaan kepada parpol akibat ulah kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi.

Sehingga, jika pakta integritas yang dibuat SBY benar-benar dilaksanakan dan bukan sekedar pencitraan, tentunya akan memberi dampak positif bagi masyarakat.

"Kalau kami di Gerindra sudah sejak tiga tahun lalu menerapkan pakta integritas seperti itu, sehingga seorang kader Gerindra yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi, langsung diberhentikan tanpa ampun," ungkapnya.

Martin menjelaskan anggota DPR dan DPRD dari Fraksi Gerindra, dilarang melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri dengan menggunakan uang negara. Sehingga dengan pakta integritas itu, ia mengklaim kader-kader Gerindra cukup bersih dan jauh dari korupsi.

"Mungkin ini sebabnya mengapa kader-kader Gerindra jarang terdengar tersangkut kasus korupsi," kata dia menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika