Ahad 10 Feb 2013 18:29 WIB

Pasar Jadi Ajang Obral Janji Cagub dan Cawagub Jabar

Rep: Ratna Ajeng Tejomukti/ Red: Citra Listya Rini
Cagub Jabar Dede Yusuf bersama Lex Laksamana
Foto: Antara/Agus Bebeng
Cagub Jabar Dede Yusuf bersama Lex Laksamana

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Cagub dan Cawagub Jabar) periode 2013-2018 sejak hari kedua kampanye telah turun ke daerah kampanye masing-masing. Lokasi yang tak pernah luput dari kunjungan kegiatan kampanye mereka adalah pasar tradisional.

Tidak terkecuali yang dilakukan oleh pasangan Cagub dan Cawagub Jabar nomor urut tiga, Yusuf Macan Efendi alias Dede Yusuf dan Lex Laksamana pada Ahad (10/2). Duet Dede-Lex  melakukan kunjungan ke berbagai pasar, diantaranya Pasar Antri Baru di Cimahi, Pasar Baru di Kota Bandung, dan Pasar Cibadak di Kota Sukabumi. 

Dede mengatakan tujuan hadirnya di pasar tradisional karena pasar sebagai parameter ekonomi rakyat kecil. "Pasar tradisional adalah salah satu hilir dari industri yang ada di Jawa Barat, dengan mengetahui hilirnya seperti apa maka kita dapat mengetahui industri hulunya," kata Dede. 

Kedatangan Cagub dan Cawagub Jabar nomor urut tiga ini juga untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pelaku usaha hulu. Agar selanjutnya bisa menyusun program peningkatan ekonomi para pelaku usaha hulu tersebut.

Dede mengaku kunjungan di pasar tidak hanya dilakukan saat kampanye saja. Dengan sering melakukan kunjungan dapat dilihat proses jual beli, melihat ketertiban, keamanan, dan kebersihan telah sesuai harapan atau belum.

"Kita juga dapat memantau, apakah perputaran modal yang dimiliki pedagang telah lancar atau masih membutuhkan penguatan modal," ujar Dede. Pedagang yang belum mengenal Kredit Cinta Rakyat yang dikucurkan kerja sama Bank Jabar Banten disosialisasikan.

Dede lebih memfokuskan pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) karena menurutnya sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja yang besar. Sekitar delapan juta jiwa terserap tiap tahunnya pada KUMKM.

Menurut Dede, hal tersebut dapat menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan. Meski kewenangan langsung berada di tangan pemerintah kota/kabupaten, tapi ia mengungkapkan Pemprov Jabar berkewajiban untuk mendorong investasi modal bagi mereka.

Begitu juga dengan kelaikan pasar tradisional yang belum maksimal diperlukan adanya perbaikan. "Pemprov Jabar telah menganggarkan sebesar Rp 500 juta per pasar," kata Dede.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement