REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun 2013 sudah diawali dengan berbagai peristiwa yang cukup mengejutkan dalam dunia politik dan hukum.
Satu per satu partai politik (parpol) didera masalah dalam masa yang berdekatan. Sehingga timbul persepsi sedang terjadi arisan nasib pada partai penguasan dan koalisinya.
Peneliti Indo Barometer Mohammad Qodari berpendapat, tahun 2013 akan menjadi tahun yang dipenuhi kecemasan dan kegalauan bagi parpol koalisi.
Walaupun sebenarnya aktor utama bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penguasa, melainkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, tafsir tebang pilih, kekecewaan, dan persepsi bahwa sedang terjadi permainan penguasa pasti akan bermunculan. "Pikiran-pikiran seperti itu pasti akan muncul dari partai-partai yang selama ini berkoalisi dengan penguasa," kata Qodari saat dihubungi, Jumat (8/2).
Meskipun selama ini, koalisi berjalan timpang dan hanya terjadi di kabinet saja. Sedangkan kerjasama di parlemen antar parpol koalisi sangat minim.
Sehingga, situasi politik yang terus memanas ini membuat partai-partai tidak akan lagi memikirkan nasib koalisi di Sekretariat Gabungan.
Parpol akan sibuk menyelamatkan urusan partainya masing-masing dan berjalan sendiri-sendiri. PKS akan disibukkan dengan konsolidasi partai, Demokrat akan berkosentrasi pada peningkatan elektabilitas, dan begitu pula dengan parpol lainnya.
Menjelang pemilu 2014, Qodari menilai isu yang akan dihadapi parpol masih akan sama dengan persoalan sepanjang 2012 lalu. Persoalan hukum yang menimpa tokoh-tokoh dari parpol masih akan terus bergulir.
"Tapi kecenderungannya persoalan hukum itu akan bercampur dengan masalah politik. Karena tahun 2013 mau tidak mau harus diakui sebagai tahun politik," ungkapnya.
Persoalan hukum, lanjut Qodari, akan memecah kosentrasi parpol yang tengah menyiapkan kekuatan politiknya menghadapi pemilu. Akan ada pencampuran masalah hukum dengan urusan politik yang tidak bisa dihindari parpol.
Pencampuran masalah hukum dengan politik itu, disebutnya akan menimbulkan goncangan yang cukup kuat. Yang tidak hanya terjadi pada partai-partai penguasa, tetapi hampir semua partai politik yang akan mengikuti pemilu nanti.
Bukan tidak mungkin, jelas Qodari, akan terjadi perubahan kekuatan politik yang cukup besar. Karena persepsi masyarakat sedikit banyaknya pasti akan terpengaruh akibat masalah hukum yang dialami partai-partai tersebut.
"Mungkin ada benarnya arisan nasib partai politik. Belum habis satu masalah di parpol tertentu, akan muncul masalah lain dalam waktu yang berdekatan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika