REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kader Partai Demokrat di Bali mengaku bingung dengan status hukum ketua umum Anas Urbaningrum yang hingga kini masih belum jelas. Mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menentukan nasib Anas ke depan.
"Masalah Anas jangan digantung. Karena ini merugikan Partai Demokrat sampai ke daerah. Kader kami di daerah jadi bingung. Padahal mereka tahu kami di bawah bekerja secara bersih," kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta, Selasa (5/2).
Menurutnya, status Anas di kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olah raga Hambalang, Bogor harus diperjelas. Bersalah atau tidak, hal itu harus disampaikan ke publik.
Tak hanya itu, ia pun meminta agar ketua dewan pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turun tangan. Yaitu, membantu mengatasi merosotnya elektabilitas partai yang sampai menyentuh angka 8,3 persen.
"Saya kira hanya Pak SBY yang bisa memperbaiki keadaan yang ada sekarang ini," ujar dia.
SBY, katanya, harus segera memanggil Anas dan membicarakan upaya penyelamatan partai. Apalagi, banyak reaksi dari kader di daerah yang mempertanyakan turunnya hasil survei tersebut.
Termasuk, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap elite partai yang tersangkut beberapa kasus korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
