Selasa 05 Feb 2013 14:19 WIB

Tak Salahkan Anas, DPD Jateng Desak SBY Turun Tangan

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Mansyur Faqih
Susilo Bambang Yudhoyono
Foto: Rumgapres
Susilo Bambang Yudhoyono

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Desakan agar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan menangani krisis partai terus mengemuka. Ini lantaran, elektabilitas partai yang terus menurun bahkan sampai menyentuh angka 8,3 persen. 

Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik. Ia bahkan menyinggung usulan Kongres Luar Biasa (KLB). Yaitu untuk menurunkan Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum sebagai jalan keluar dari terus merosotnya elektabilitas partai. 

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, H Sukawi Sutarip juga ikut meminta agar SBY untuk turun tangan. "Perkara bagaimana cara penyelesaiannya, terserah beliau. Kader partai di Jawa Tengah percaya pak SBY bisa melakukannya dengan bijaksana," ujar Sukawi di Semarang, Selasa (5/2).

Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, penurunan elektabilitas partai hingga menyentuh angka di bawah 10 persen merupakan ‘lampu kuning’.  Sehingga harus secepatnya diambil tindakan.

Meski begitu, lanjut Sukawi, kader partai di Jawa Tengah tidak akan terbawa untuk mencari kambing hitam atas persoalan elektabilitas ini. Termasuk  mengalamatkan pada kesalahan pada figur tertentu.

"Kami tidak membiarkan apakah ini karena Pak Anas Urbaningrum atau siapa. Partai Demokrat Jawa Tengah hanya melihat turunnya elektabilitas ini harus segera disikapi secara serius."

SBY disebutnya menjadi satu-satunya solusi dari masalah internal partai. Alasannya, SBY dianggap masyarakat Jawa Tengah sebagai tokoh dengan elektabilitas tinggi. Sekaligus juga Ketua Majelis Kehormatan partai.

"Karenanya SBY harus segera turun gunung mengambil langkah untuk menyelamatkan partai. DPD serta seluruh DPC di Jawa Tengah akan mendukung apapun langkah yang akan diambil," tambahnya.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Dani Sriyanto juga meminta aparat hukum bertindak cepat. Yaitu, dengan segera memastikan status kader Partai Demokrat yang saat ini bermasalah dengan hukum.

"Kalau statusnya tersangka ya secepatnya ditetapkan. Atau kalau hanya saksi juga ditegaskan. Menurut saya ini juga akan banyak membantu memulihkan citra sekaligus elektabilitas partai nantinya," tegas Dani.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement