REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus korupsi yang menimpa PKS menyedot perhatian masyarakat, karena ekspektasi masyarakat terhadap partai Islam sangat tinggi.

Apalagi PKS dikenal sebagai partai berbasis Islam dengan kekuatan besar bercirikan bersih, peduli, dan profesional.

"Problem mendasar, kalau partai Islam terlibat korupsi masyarakat akan menghakimi secara kejam. Tapi kalau partai nasionalis, dianggap maklum," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia itu menilai partai-partai Islam di Indonesia memang mengalami kendala dalam penyediaan logistik partai. PKS dikenal dengan partai yang mengangkat istilah mahar politik sebagai penyamar politik transaksional yang dilakukan.

Meskipun dalam tubuh partai, banyak kader yang menurut Burhanuddin menentangnya. Sehingga, muncul kelompok keadilan dan kelompok sejahtera dalam PKS.

Dari kasus Luthfi yang sebelumnya merupakan pimpinan partai, harusnya PKS, membenahi sistem pendanaan partai. Menurutnya, PKS harus mengedepankan transparansi pendanaan parpol dan menggerakkan partai dengan dana halal.

"Yang dikhawatirkan ada efek domino dari kasus Luthfi dan memunculkan nama kader lain. Kalau itu terjadi, bisa jadi tsunami politik bagi PKS," ujarnya menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika