Rabu 30 Jan 2013 12:38 WIB

Agung Laksono Yakin Dirinya Bisa Bagi Waktu Kampanye

Rep: Esthi Maharani / Red: Djibril Muhammad
Acting Minister of Youth and Sports, Agung Laksono, says the government will not involve in conflict between two football associations. (file photo)
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Acting Minister of Youth and Sports, Agung Laksono, says the government will not involve in conflict between two football associations. (file photo)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Kesra, Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, menyakinkan publik jika dirinya bisa membagi waktu antara kerja pemerintahan dan kerja untuk kepentingan politik. Sebab, secara internal partainya sudah membagi tugas berkampanye sehingga tidak membebaninya. 

Ia sendiri mengaku menyiasati dengan tidak berkampanye dengan terjun langsung ke lapangan. "Dibagi-bagi saja. Pembagian wilayah itu sangat penting dan dari Golkar sudah ada jadi tidak berbarengan," katanya, di Jakarta, Rabu (30/1). 

Menurutnya, waktu yang tersedia selama ini masih cukup untuk dimanfaatkan dengan kampanye. Untuk diketahui, para menteri pun mendapatkan waktu libur pada Sabtu dan Ahad. Waktu itulah yang sering dimanfaatkan mereka untuk turun ke daerah dan berkampanye untuk kepentingan partai. 

Rencananya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun akan memberikan satu hari cuti dalam satu pekan lewat peraturan yang masih digodok antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU. Para menteri dari parpol nantinya bisa mengambil cuti setiap Jumat untuk berkampanye. 

"Presiden kan sudah beri waktu, saya kira itu sudah cukup. Jadi, gunakan saja waktu-waktu yang dialokasikan, itu sudah cukup," katanya. 

Ia juga menyakini menteri yang berasal dari partai politik pun bisa memanfaatkan dan membagi waktu dengan optimal. Selain itu ia pun beranggapan kinerja kabinet tetap akan berjalan karena tidak seluruh menteri dalam KIB II adalah menteri dari partai politik. "Saya tetap 'concern' utamakan kerja. Ini kan tugas negara," katanya. 

Dalam KIB II ada 34 menteri. Sebanyak 18 menteri berasal dari partai politik. Sedangkan 16 menteri berlatar belakang nonpartai. Lima menteri berasal dari Partai Demokrat. Sementara PAN, Partai Golkar, dan PKS masing-masing tiga kader menjadi menteri. PKB dan PPP masing-masing menempati dua pos menteri. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement