REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Marzuki Ali mengaku bangga, lantaran sejak 2009 sampai 2011, DPR RI/Setjen DPR RI selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan oleh BPK RI.
Ya, menurut Marzuki, prestasi dari lembaga pimpinannya itu tertutup kasus-kasus korupsi oleh segelintir oknum anggota DRP. Sehingga publik terbutakan.
Marzuki mengatakan Kesekjenan yang menjadi kewenangan pimpinan, sudah banyak kemajuan yang dicapai, meski belum sepenuhnya bisa dijalankan.
”Sekjen sendiri selama ini sudah berusaha untuk melakukan perubahan sesuai dengan arahan pimpinan DPR. Tapi memang organisasi kesektjenan DPR itu besar sehingga belum semua bisa dilaksanakan,” tegasnya Marzuki di Jakarta.
Marzuki mengaku sejak awal penugasannya sebagai Ketua DPR pada 2009, ia sudah memanggil sekjen dan seluruh deputinya.
”Saya tegaskan bahwa tidak ada satupun proyek saya di DPR. Itu saya pesankan sehingga jangan sampai ada diterima jika ada orang yang mengaku-aku membawa proyek Ketua DPR. Saya tekankan juga bahwa selama kepempinan saya, saya tidak mau ada pejabat kesetjenan yang harus 'sekolah' karena kasus korupsi,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, ”Setjen DPR RI juga meraih penghargaan dari menteri keuangan atas keberhasilannya menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah,” imbuhnya.
Prestasi lain DPR/Setjen, masih kata Marzuki, yakni menerima penghargaan yang tinggi dari Komisi Informasi Pusat RI, sebagai badan publik yang proaktif dalam persiapan pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
”DPR/Setjen juga menerima penghargaan dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas preestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2012 dengan predikat nilai ‘CC’," selorohnya.
Tak hanya itu, kita, kata Marzuki, juga menerima award dari Menteri Keuangan atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan barang milik negara pada 2011, sebagai juara kedua kategori kepatuhan pelaporan barang milik negara untuk kelompok kementrian dan lembaga.
"Kami juga telah secara menyeluruh menerapkan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE). Kita juga menyelenggarakan pengaduan masyarakat berbasis online, menyelenggarakan pelayanan informasi publik berbasis online,” tegasnya.
Karena itu, Marzuki berharap kepada semua pihak untuk terus mendukung upaya pembenahan yang kini dilakukan. ”Ya makanya kita berharap upaya pembenanah mendapat dukungan dan bukan hanya tudingan saja. Kami masih ada kekuarangan makanya kami membangunnya dan bukan menghancurkannya,” kata Marzuki menandaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika