REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI SELATAN -- Pemerintah Kota Bekasi berencana membentuk badan koordinasi bencana. Badan ini diperlukan setelah pengalaman bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Bekasi sejak Jumat (18/1).
Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan rencana tersebut saat memimpin apel, Senin (21/1) pagi. ''Kejadian kemarin benar-benar luar biasa. Kejadian di Mega Hypermall bisa membuat investasi miliaran rupiah hilang. Jika investasi hilang, lowongan kerja juga akan berkurang,'' ujarnya.
Rahmat menuturkan, semua aparatur harus terlibat dalam penanganan masalah banjir. Mulai dari Kepala Dinas hingga UPTD mesti terlibat. Semua aparatur harus cepat tanggap dan terlibat berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan.
Menanggapi rencana ini, anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyatakan, memang sudah seharusnya Pemkot Bekasi memiliki semacam badan yang bertugas mengantisipasi dan mengurusi bencana. Hingga saat ini, menurutnya, Kota Bekasi belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
''Bila BPBD terbentuk seluruh kegiatan penanggulangan bencana alam bisa diserahkan kepada lembaga tersebut,'' kata Ariyanto kepada wartawan.
Selama ini, Ariyanto menilai, tidak ada koordinasi yang efektif antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Masih ada pengerjaan persoalan banjir yang saling tumpang tindih. Dia mencontohkan, seharusnya manajemen bantuan logistik korban banjir dipegang oleh Dinas Sosial, bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas). ''Saya melihat Pemkot Bekasi terlalu panik menghadapi bencana banjir kemarin," tambahnya.
Selain itu, Ariyanto juga menyoroti soal penataan air yang masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jebolnya tanggul Kali Bekasi di empat tempat yang berbeda.
Pihaknya pun telah mencatat hanya dua kecamatan yaitu Bantargebang dan Jatisampurna tidak terendam banjir. Sedangkan sisanya yaitu 10 kecamatan lain termasuk dalam zona merah banjir. Selain itu, jumlah pengungsi mencapai 16 ribu orang lebih. N
Ikuti Whatsapp Channel Republika