Ahad 20 Jan 2013 16:34 WIB

Pemprov DKI Dinilai tak Seriusi 'Tangap Darurat Banjir'

Rep: Indah Wulandari/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Banjir masih menggenangi sejumlah kawasan di ibu kota, Ahad (20/1).
Foto: FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/pd/13.
Banjir masih menggenangi sejumlah kawasan di ibu kota, Ahad (20/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemprov DKI Jakarta diminta serius mengambil langkah-langkah dalam masa tanggap darurat banjir, agar sekadar istilah tanpa makna.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, sejak Kamis (17/1) ia menyambangi dan menyampaikan bantuan kepada para korban banjir di Jakarta Selatan, Pusat dan Barat. Ahad (20/1) pagi hingga sore ini Hidayat juga menyambangi para korban banjir di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

"Dari suara rakyat yang kami dengar dan yang saya saksikan di lapangan, memang tidak terlihat langkah-langkah konkret Pemprov DKI dalam apa yang disebut masa tanggap darurat. Sangat banyak yang mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah," tutur Hidayat.

Sebagaimana diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menetapkan masa tanggap darurat untuk musibah banjir di Jakarta sampai tanggal 27 Januari 2013.

Namun, berdasar pantauannya sejak Kamis (17/1), Hidayat tak melihat langkah signifikan penanganan kebutuhan logistik dan kesehatan para korban, baik yang mengungsi maupun yang bertahan di rumah masing-masing.

"Tidak terlihat pula pemerintah mengerahkan banyak relawan untuk membantu para korban. Yang tampak bekerja di lapangan justru posko-posko partai dan ormas serta LSM," ujar Ketua Fraksi PKS ini.

Jika sebelum ini Jokowi melarang berdirinya posko-posko parpol dengan alasan koordinasi, lanjut Hidayat, langkah kordinatif pun tak terlihat. Semua elemen masyarakat yang terjun, berjalan sendiri-sendiri.

"Bagi parpol, kalau tidak turun membantu memang dilematis. Kalau tidak membantu saat rakyat menderita, akan diteriaki sebagai melupakan rakyat, dan hanya ingat kalau mau pemilu," tuturnya.

Ironisnya, jelas Hidayat, saat turun membantu korban banjir, ada yang menuduh sebagai politisasi dan carmuk (cari muka). Maka, parpol lebih baik tetap turun membantu rakyat, karena itu hak mereka.

"Tetapi, kalau berani membawa bendera partai berarti mereka harus betul-betul profesional dan bertanggungjawab untuk membuktikan martabat partai," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement