REPUBLIKA.CO.ID, KALIANDA, LAMPUNG -- Kementerian Kehutanan menyiapkan solusi atas konflik lahan warga di kawasan lindung di Mesuji, Lampung, terutama penyelesaian pengelolaan lahan itu bagi warga setempat.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Sabtu, mengemukakan rencana kementerian itu menata kembali kepemilikan dan pengelolaan lahan yang terjadi konflik dengan warga di Mesuji dan hingga kini belum dapat diselesaikan.
Dia mengatakan akan membebaskan ribuan hektare lahan yang selama ini menjadi sumber konflik, yaitu tanah yang merupakan hak ulayat (adat) sesuai dengan permintaan warga setempat.
Namun Zulkifli berharap, kebijakan itu perlu mendapatkan jaminan nantinya tidak terjadi bentrokan dan keributan antarwarga, serta jelas siapa yang berhak memperoleh lahan yang diperlukan. Apalagi lahan yang akan dibebaskan luasannya tidak seperti yang diminta warga di Mesuji tersebut.
Menhut memastikan, lahan yang merupakan hak adat di Mesuji itu akan didapatkan kembali secara adil, namun bagi warga yang menduduki lahan di wilayah berasal dari daerah lain di luar Mesuji dianjurkan agar kembali ke daerah asal mereka.
"Yang memiliki hak adat yakinlah pasti akan mendapatkan lahannya, tapi saya berharap mereka yang datang dari jauh segera kembali saja," ujar dia pula.
Zulkifli juga mengharapkan Bupati Mesuji dapat membantu mengatur distribusi lahan itu, mengingat pemerintah daerah yang lebih tahu lahan tersebut dibagikan kepada siapa saja yang berhak mendapatkannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
