REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demokrasi Indonesia digerogoti korupsi besar-besaran di berbagai bidang. Perampokan besar-besaran uang negara dan pengkhianatan berjamaah atas konstitusi dilakukan secara masif dan terstruktur. Karena itu, perlu ada yang dikerjakan demi menyelamatkan kondisi bangsa yang sedang kritis.
"Sudah saatnya para aktivis pergerakan meninggalkan ego kepentingan dan menyatukan prinsip bagi perubahan negeri," kata aktivis Ketua Steering Committee (SC) Konsolidasi Demokrasi Indonesia (KDI), Ratna Sarumpaet di acara musyawarah akbar KDI, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/1).
Ratna menyatakan kondisi Indonesia yang kian memprihatinkan pascareformasi merupakan ujian bagi para aktivis pergerakan. Menurutnya harus ada kesepakatan bersama di kalangan aktivis menyelesaikan persoalan bangsa.
"Mungkin kita hebat dalam pergerakan masing-masing, mungkin kita hebat dalam bergerak sendiri-sendiri tapi kini kita diuji bagaimana kekuatan kita kaum pergerakan ini," ujar Ratna.
Para aktivis tidak boleh terjebak hanya pada sekadar gagasan. Harus ada kesamaan sikap di kalangan kaum pergerakan. Ratna misalnya mencontohkan, jika para aktivis menyepakati penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka kesepakatan itu harus diupayakan bersama-sama.
"Saya ingin sejak tahun lalu SBY turun, tapi jika para peserta KDI mau SBY turun besok, saya akan mengikuti kesepakatan bersama itu." katanya.
Musyawarah akbar KDI dihadiri sekitar 2 ribu aktivis lintas organisasi pergerakan di seluruh Indonesia. Tumpal Simaremare, aktivis reformasi 1998 asal Sumatera Selatan menyatakan KDI harus mampu menguatkan konsolidasi gerakan rakyat melawan rezim nekolim.
"PR besar kita berjuang menasionalisasi seluruh aset modal asing yang menguasai hajat hidup orang banyak demi meningkatkan pendapatan dalam negeri yang berujung pada upaya menyejahterakan rakyat Indonesia," papar Tumpal.
Aktivis lainnya asal Lampung, Sahbuddin Usman menyatakan rakyat Lampung di pelosok desa merindukan perubahan Indonesia. Mereka kecewa dengan carut-marut persoalan korupsi di tanah air dan penegakan hukum yang tak berpihak pada rakyat.
Sahbudin menambahkan dirinya siap mensosialisasikan dan mengimplementasikan kesepatan para aktivis di KDI. "Rakyat Lampung merindukan perubahan. Kita harus bersatu demi mewujudkan harapan rakyat," kata Sahbuddin.
Musyawarah Akbar KDI merupakan forum bagi aktivis pergerakan di seluruh Indonesia merumuskan persoalan bangsa dan upanya penyelesaiannnya.
Sejumlah tokoh pergerakan yang hadir maupun mendukung KDI di antaranya: Salamudin Daeng (ekonom AEPI), Dani Setiawan (Koordinator Koalisi Anti Utang), Adhie Massardi (Gerakan Indonesia Bersih/ mantan juru bicara Presiden Abdurahman Wahid), Eggie Sudjana (Koordinator SIRI), Chudry Sitompul (akademisi UI), Ridwan Saidi (budayawan), Yudi Latif (pengamat politik), MS. Kaban (Ketum PBB), Misbakhun (politisi), Effendi Ghazali (akademisi).
Ikuti Whatsapp Channel Republika