REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir Jakarta telah melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis dua hari terakhir. Karenanya, perlu ada kebijakan lebih strategis ke depan agar dampak kerugian banjir di ibukota tak terulang.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, akibat banjir, angka kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,5 rupiah per jam.
"Wacana lama yang perlu dikaji adalah pemindahan ibukota ke daerah baru. Namun, perlu kajian mendalam agar lokasi baru benar-benar mendukung," katanya, Jumat (18/1).
Menurutnya, Presiden Soekarno pada 1957 pernah menggagas ibukota dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Soekarno memandang Jakarta tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis. Palangkaraya dipilih selain di Kalimantan sebagai pulau terbesar, juga posisinya berada di tengah gugus pulau Indonesia. Presiden Soeharto juga pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Bogor. Dengan akses yang tak terlalu jauh dari Jakarta.
"Ide pemindahan ibukota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi tentu perlu diteliti untung ruginya," tambah dia.
Apalagi, lanjut Fadli, hal itu sudah dilakukan oleh negara lain. Malaysia misalnya yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya.
Di Putra Jaya semua gedung pemerintahan terintegrasi dalam satu komplek area. Sehingga memudahkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Fadli, para ahli harus membantu pemerintah menentukan daerah baru pusat pemerintahan. Jakarta memamg bisa menjadi pusat bisnis. Jadi, daerah baru nanti menjadi pusat pemerintahan.
Daerah baru itu tentunya dicari yang memiliki akses mudah dan lingkungan mendukung.
"Dengan pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta bisa menjadi kota yang sehat, manusiawi. Risiko kerugian pun lebih kecil ketika terjadi musibah serupa," ujar Fadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika