REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono meminta RSBI (Rintisikan Sekolah Berstandar Internasional) di DIY tidak melanggar keputusan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Itu keputusan hukum tertinggi yang harus kita hargai dan taati. Jangan ditentang," kata Sultan pada wartawan di Kepatihan, Kamis (10/1).
Mengenai kelanjutan RSBI di DIY Sultan mengatakan masih menunggu tindak lanjut dari keputusan MK. "Saya tidak tahu apakah ditutup atau sambil menunggu bargantinya tahun ajaran baru pada pertengahan tahun ini," tutur dia.
Dikatakan Sultan, tindak lanjut dari keputusan MK yang mengeluarkan nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kan harus diaplikasikan oleh eksekutif. Kami kan belum tahu apakah RSBI tidak boleh itu terus sebagai lembaga pendidikan seperti biasa atau memang sekolah itu ditutup kan tidak tahu. Hal seperti itu harus dianalisasi dalam arti kalau pengantarnya tidak boleh bahasa Inggris lagi berarti menggunakan bahasa Indonesia, lalu mata pelajarannya bagaimana?" ungkap Sultan.
Karena hal itu, nantinya ada untung dan ruginya sehingga harus diantisipasi. Karena itu sambil menunggu tindak lanjut keputusan dari MK, Sultan meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY untuk mengkaji dan mengidentifikasi kemungkinan risiko yang paling besar apa bila RSBI ditiadakan.
Ketika ditanya tentang kualitas RSBI, Sultan mengaku tidak tahu persis. "Sekolah yang betul-betul RSBI atau sekadar mempunyai fasilitas yang lebih dengan mengumpulkan uang lebih banyak kan sama saja," kata Sultan.
Sultan mempertanyakan RSBI ini secara kualitatif, atau apa sekedar fisiknya sama dengan sekolah yang lain, tetapi hanya membayarnya yang mahal.
"Kalau membayarnya mahal, tetapi isinya sama dengan sekolah yang lainnya (red. reguler) berarti kan ngapusi (red. berbohong). Dan ini banyak juga terjadi di RSBI di Jakarta yang swasta. Kalau RSBI di Yogyakarta semuanya sekolah negeri," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
