REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat sebagai partai penguasa menolak anggapan tahun depan masih diwarnai oleh politik balas dendam. Sebelumnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperkirakan partai penguasa akan memanfaatkan lembaga penegak hukum untuk menekan partai oposisi di 2013.
"Enggaklah, itu terlalu gegabah. Kita tidak akan pernah memanfaatkan instrumen kekuasaan untuk hal-hal seperti itu," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (30/12).
Menurut Saan, salah satu contohnya adalah ketika sejumlah kader Partai Demokrat tersandung kasus korupsi seperti M. Nazaruddin, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh. Partai Demokrat membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus mereka.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pelaksana Balitbang Partai Golkar, Indra Piliang mengatakan bahwa lembaga penegak hukum justru akan semakin berani untuk bersikap independen di 2013.
Pasalnya, kata dia, tak ada jaminan partai penguasa akan kembali menjadi pemenang di pemilu 2014 mendatang. "Apalagi SBY kan sudah tidak bisa lagi jadi presiden," ujar Indra.
Selain itu belakangan ini kekuatan media sosial di masyakarat sangat ketat untuk mengontrol penguasa. Masyarakat akan berteriak jika merasa lembaga penegak hukum yang mereka percaya mendapat intervensi dari penguasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
