REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa menilai harga tiket moda transportasi massal (mass rapid transit/MRT) yang akan dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp 38 ribu terlalu tinggi.
"Kita berpikir masyarakat yang akan naik adalah masyarakat menengah ke bawah. Maka, kita ukur berapa pengeluaran masyarakat ke bawah per harinya, seperti mereka naik busway," kata Hatta dalam acara Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Jakarta, Selasa (18/12).
Hatta berpendapat, untuk merealisasikan pembangunan MRT dibutuhkan persetujuan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Soalnya, MRT merupakan salah satu program prioritas untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di DKI Jakarta.
"Program-program DKI Jakarta harus kita dukung, karena untuk menyelesaikan kemacetan. Sehingga dibutuhkan transportasi yang terintegrasi, dan salah satunya MRT," katanya.
Selain itu, tingginya beban Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk membangun MRT, dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam proyek tersebut.
"BUMN kita yang turut untuk membangun MRT juga dibiayai oleh sindikasi perbankan BUMN," katanya.
Ia meyakini pendapatan per kapita Indonesia akan bertumbuh dua kali lipat dalam lima tahun mendatang, yakni sebesar tujuh ribu dolar AS. Artinya, daya beli masyarakat diproyeksikan turut meningkat, sehingga harga tiket MRT tidak lagi menjadi permasalahan.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mendukung keinginan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengkaji kelayakan dan pembiayaan MRT, sebelum menjalankan proyek tersebut.
Agus menilai masih ada beberapa hal yang mengganjal terkait pembangunan moda transportasi ini. Sebab walaupun proyek telah direncanakan sejak lama, namun implementasinya hingga kini masih tersendat.
"Kenapa dari 2005 sampai 2012 tender saja belum selesai, ini fakta. Karena dalam perhitungan sehari-hari, saya kan punya pengalaman terdahulu, managing proyek yang besar bisa berjalan," kata Menkeu.
Menurut rencana, lembaga multilateral Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), akan membiayai program MRT melalui belanja hibah senilai Rp 3,1 triliun yang tercantum dalam RAPBN 2013.