REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sering memanasnya situasi di Papua dinilai bukan sekadar permasalahaan politik dan ketimpangan ekonomi. Perilaku warga Papua yang konsumtif diduga menjadi salah satu faktor kerap memanasnya kondisi di Papua.
"Kalau perilaku konsumtif ini terus dibiarkan, sampai kapanpun warga Papua akan terus merasa kurang.Bibit pertikaian pun akan selalu ada," ujar pria yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, dalam akun twitternya, Selasa (18/12).
Pria kelahiran Makassar, 15 Mei 1942 ini mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir tidak sepeserpun Jakarta mengambil uang dari Papua. Tahun 2011 misalnya pemerintah pusat hanya mendapat bagi hasil dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp 17 triliun.
Sementara dana yg ditransfer ke Papua melalui APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 31 triliun. Pemilik akun twitter @JK_Kita ini mengatakan satu warga di Jawa hanya dapat alokasi Rp 1,5 juta dari APBN dan di luar Jawa mendapat Rp 2 juta. "Namun untuk Papua setiap orang dapat Rp 10 juta," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, semua daerah mensubsidi Papua, seperti misalnya Aceh dan Jawa. "Jadi ini persoalan ekonomi dan persoalan produktivitas," ucapnya. Menurut pria yang biasa disapa JK ini, harus ada peningkatan produktivitas warga Papua.
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ini menyebut solusi agar warga Papua bisa lebih kreatif yaitu dengan cara transfer kemampuan. "Misalnya bagaimana menanam ubi dan beternak yang baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
