REPUBLIKA.CO.ID SUKABUMI, — Menko Perekonomian, Hatta Rajasa geram karena proyek tol Bogor-Sukabumi mangkrak. Hatta mengancam akan mencabut proyek jalan tol Bogor-Sukabumi jika tak kunjung juga dibangun.
Menurut dia, tindakan tegas itu diperlukan karena keberadaan jalan tol tersebut sangat dibutuhkan warga Sukabumi. Salah satunya untuk mengatasi masalah kemacetan.
‘’Tak adil, bila pembangunan jalan tol Bogor-Sukabumi tidak dipercepat,’’ ujar Hatta Rajasa saat bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat Sukabumi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sukabumi, Sabtu (15/12).
Hal ini disebabkan kemacetan yang terjadi di jalur Bogor-Sukabumi banyak dikeluhkan masyarakat. Hatta mengatakan, bila berangkat ke Sukabumi maka orang akan berpikir tentang masalah kemacetan lalu lintas.
Dari pantaunnya, kemacetan terjadi mulai dari Lido, Cicurug, Cibadak hingga Cisaat. Masalah kemacetan lalu lintas, kata Hatta, berdampak pada kurang maksimalnya pengembangan potensi yang ada di Sukabumi.
Padahal, kata dia, bila dioptimalkan maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan lebih baik dibandiangkan saat ini. Terlebih, di Sukabumi terdapat sejumlah objek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.
Hatta mengatakan, saat ini proyek jalan tol pembangunannya dilakukan grup MNC. Sebelumnya, pembangunan jalan tol tersebut dilakukan grup Bakrie.
Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli di depan Hatta Rajasa meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan jalan tol Bogor-Sukabumi. ‘’Jika jalan tol dibangun, maka berdampak besar pada ekonomi daerah,'' ungkap Jazuli.
Segera Appraisal Ulang
Di tempat terpisah, Ketua Paguyuban Warga Pembebasan Tol Kota Bogor, Ade Hermawan menyambut baik seruan Hatta Rajasa tersebut.
Pihaknya juga mendesak agar pembebasan lahan tol di tanah mereka segera dipercepat.
''Bertahun-tahun kami menunggu pembebasan lahan kami untuk dijadikan tol. Tapi hingga kini, belum juga terealisasi,'' ujar Ade kepada ROL
Warga, kata dia, sangat mendukung program pemerintah terkait pembangunan tol Bocimi. ''Kami hanya menuntut lahan kami dihargai secara adil,'' kata Ade.
Ia meminta agar pemerintah segera melakukan appraisal ulang terhadap lahan mereka. Karena, apprasial terakhir dilakukan tahun 2009.
''Sekarang sudah mau masuk tahun 2013. Tak ada istilah harga tanah turun di dunia ini,'' cetus Ade.
Menurut dia, warga sama sekali tak pernah mempersulit pembebasan lahan mereka untuk dijadikan jalan tol.
''Kami hanya menuntut harga yang adil, karena itu segera lakukan appraisal ulang.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika