REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menegaskan keberadaan wartawan bodrek terus ada karena ada pejabat daerah yang memelihara. Mereka diminta pejabat untuk menuliskan berita-berita yang menyenangkan, meskipun harus mengorbankan kepentingan publik.
Bagir mengemukakan hal itu pada "The 1st SPS - Indonesia PR Summit 2012: The Global Challange and Opportunity in Managing a Sustainable Reputation" di Yogyakarta, Jumat (14/12). Untuk mengurangi jumlah wartawan abal-abal, Dewan Pers bekerjasama dengan PWI dan asosiasi wartawan lainnya melalui uji kompetensi.
"Saat ini sudah ada 3.000 wartawan yang mengikuti uji kompetensi yang diseleggarakan PWI, sedang organisasi lain sekitar 2.000. Jadi saat ini sudah 5.000 wartawan yang mengikuti uji kompetensi," kata Bagir.
Saat ini jumlah wartawan anggota PWI sekitar 14.000 orang, sedang anggota dari organisasi lain sekitar 10 ribu. Sehingga jumlah wartawan yang lulus kompetensi dinilai Bagir Manan relatif sedikit.
Dijelaskan Bagir, selain dipelihara pejabat daerah munculnya wartawan abal-abal akibat rekruitmen perusahaan pers yang seadanya. Selain itu, perusahaan pers tidak menyelenggarakan pendidikan yang memadahi bagi wartawan barunya, perusahaan pers tidak menjamin kesejahteraan wartawannya, dan perusahaan pers dibentuk secara iseng-iseng.
Untuk mengurangi jumlah wartawan abal-abal perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif. "Tahun 2013, pembinaan harus ditingkatkan," kata Bagir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika