REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Ketua Umum DPP Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Tamsil Linrung, mengatakan keberhasilan kepala daerah sangat ditentukan oleh keberpihakan kepada kesejahteraan petani dan nelayan.

"70 persen penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani-nelayan, sehingga wajar jika keberpihakan kepala daerah kepada kesejahteraan petani dan nelayan menentukan berhasil atau tidaknya ia memimpin daerahnya tersebut," kata Tamsil.

Dalam sarasehan petani dan nelayan se Lampung yang diselenggarakan PPNSI Lampung di Aula BP3K Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (8/12), ia mengatakan jika pendapatan petani dan nelayan meningkat, maka makin sejahteralah petani dan nelayan, sehingga berhasillah seorang kepala daerah.

Sarasehan Petani dan Nelayan se Lampung yang menghadirkan tak kurang dari 500 orang perwakilan kelompok tani/gabungan kelompok tani (poktan/gapoktan) dan kelompok nelayan (pokyan), juga dihadiri oleh DR Hasim, DEA, staf khusus Menteri Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian Kementan, dan anggota Komisi IV DPR, Hermanto.

Hasim menegaskan dalam rangka upaya swasembada beras 2014 dengan surplus 10 juta ton, secara nasional kementantelah menganggarkan setiap tahunnya tak kurang dari satu triliun rupiah untuk program cetak sawah 100 ribu hektare per tahun. Sedangkan untuk Lampung ditargetkan seluas 15 ribu hektare.

“Semua anggaran diturunkan melalui kepala daerah masing-masing,“ ujarnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Lampung, Bihikmi Sofian, mengatakan Lampung telah berhasil berswasembada pangan, khususnya beras karena surplus hingga 800 ribu ton pada tahun 2011.

Sarasehan petani dan nelayan sebagai rangkaian temu tani dan nelayan se Lampung, kunjungan ke kelompok bibit desa. Kawasan rumah pangan lestari Desa Untoro, Trimurjo Lampung Tengah dan pelatihan pertanian organik serta rakorwil dengan pengurus PPNSI se-Lampung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika