REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Kebijakan mengurai kemacetan melalui pembatasan pelat genap-ganjil masih memerlukan kajian.

“Kebijakan belum tentu turun Maret tapi bisa maju atau mundur karena masih ada proses berhitung lagi,” ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (10/12).

Jokowi pun menegaskan, memang harus ada kajian seperti ekonomi, sosial, dan politik. Misalnya, ada penolakan dari warga. Sedangkan terkait kebijakan genap ganjil yang akan dimulai Maret 2013, menurut Jokowi saat ini baru dilemparkan ke masyarakat agar muncul usulan.

Jokowi mengaku, Apalagi rencana itu terkait pengawasan Pemprov DKI Jakarta dengan pihak terkait mulai Polda, Satpol PP, dan Dishub. “Yang paling penting hitungan ekonomi harus dikalkulasi misalnya berapa hemat BBM setiap hari, bisa jutaan liter per hari,”papar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika