REPUBLIKA.CO.ID, BATAM--Warga Kota Batam Kepulauan Riau mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menghapuskan pelayanan kesehatan gratis.
"Pemerintah kok seperti mundur. daerah lain berlomba-lomba memberikan pelayanan kesehatan gratis, Batam malah menghapus kebijakan itu," kata warga Tiban, Albani ketika ditemui di Puskesmas Sekupang, Batam, Sabtu (8/12).
Di halaman Puskesmas Sekupang, Pemkot Batam memasang pengumuman penghapusan program berobat gratis, sekaligus daftar biaya pengobatan yang harus dibayar warga. Kebijakan itu berlaku 1 Januari 2013, tulis di pengumuman.
Pemkot Batam membatasi pelayanan berobat gratis hanya untuk masyarakat yang memiliki surat keterangan tidak mampu.
Albani mempertanyakan, komitmen Pemkot Batam untuk menyejahterakan warganya. Menurut dia, tidak semua warga memiliki asuransi atau tanggungan jamsostek. "Sama saja, tidak semua orang miskin punya SKTM," kata dia.
Seorang buruh cuci, Rani mengatakan, tidak bisa mendapatkan SKTM. "Pernah ada yang menawari, tapi harus bayar. Saya mana mampu," kata dia.
Ia mengatakan, jika pemerintah menghapuskan program kesehatan gratis dan mengkhususkan hanya untuk warga miskin, seharusnya kepemilikan SKTM dipermudah.
Pemerintah Kota Batam menghapus program berobat gratis yang selama ini diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2001 dan menggantinya menjadi Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
Sebelumnya, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, dengan pencabutan Perda Pengobatan Gratis, maka pembiayaan pengobatan gratis diberikan selektif, khusus untuk warga miskin.
Jika sebelumnya seluruh masyarakat dapat berobat gratis hanya dengan menunjukan KTP, namun sekarang harus menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu.
Menurut dia, program itu dicabut karena lebih banyak dinikmati masyarakat mampu yang sudah memiliki fasilitas berobat gratis seperti Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda atau Jamsostek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika