REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usaha partai besar mempertahankan angka presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) dapat dinilai sebagai bentuk penjegalan bagi partai kecil menengah mengusung calon presiden (Capres) sendiri.
Partai besar ingin kandidat Capres hanya berasal dari mereka. "Partai besar mau mencegah munculnya kompetitor Capres dengan menaikan ambang batas," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ary Dwipayana kepada Republika, Kamis (6/12).
Ary mengatakan usaha mempertahankan presidential thereshold tampak dari alotnya pembahasan RUU Pilpres. Ary menduga partai kecil dan menengah ingin presidential thereshold diturunkan sedangkan partai besar ingin mempertahankaan dan kalau bisa menaikan. "Bagi partai besar kalau tidak diturunkan jumlah Capres akan semakin sedikit," ujarnya.
Dampak dari presidential threshold yang tidak berubah adalah terbentuknya koalisi. Ary memperkirakan akan ada tiga poros koalisi yang dipimpin tiga partai besar: Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan. "Partai-partai kecil dan menengah mau tidak mau mesti merapat ke salah satu dari tiga partai itu," kata Ary.
Sekretaris Jendral Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan berpendapat presidential threshold tidak perlu dirubah. Kalaupun mesti dirubah maka angka yang ideal menurut PAN adalah 15 persen. "Sesuai arahan Ketua Umum kami sementara presidential thereshold tak usah dirubah. Kalaupun dirubah ya 15 persen," ujar Taufik.
PAN ingin bersikap realistis dalam pembahasan RUU Pilpres. Menurut Taufik RUU Pilpres sebaiknya tetap mengakomodir prinsip demokrasi yang memperhatikan azas selektifitas. Artinya, tidak sembarang orang yang punya partai bisa mengusung Capres di 2014.
"Harus ada filternya, tidak semua orang bisa menjadi Capres. Nanti bisa repot pemerintahan kalau figur kuat tapi kursi di DPR tak memadai," katanya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid mengatakan partai-partai besar menginginkan pembahasan RUU Pilpres ditunda. Bagi PKS, penundaan ini merupakan kesempatan untuk mendalami isu-isu krusial dalam RUU Pilpres. "Khusus yang terkait Presidential Thereshold di PKS ada dua mahzab: revisi dan mempertahankan," katanya.
Mahzab yang ingin presidential thereshold diturunkan berpendapat harus ada Capres alternatif yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bagi mereka angka presidential thereshol mesti disesuaikan dengan angka parlementary threshold. PKS sendiri menurut Hidayat siap dengan berbagai opsi yang bakal terjadi. "Masing-masing mempunyai argumen tasi yang cukup. FPKS siap dengan opsi apapun," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jakfar berpendapat pembahasan RUU Pilpres tak dilakukan secara terburu-buru. Bahkan PKB berpendapat RUU Pilpres tak perlu merevisi angka presidential thereshold. "Angka presidential thereshold yang sekarang sudah cukup ideal," kata Marwan.
Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul lebih menyatakan partainya kukuh presidential thereshold tetap bertahan di angka 20 persen karena ingin Capres muncul secara alami namun terseleksi. Demokrat khawatir bila angka presidential thereshold diturunkan maka akan bermunculan Capres yang belum teruji. "Jangan yang tidak berpengalaman mau jadi pemimpin cuma karena menjadi ketua umum partai," kata Ruhut.
Menurut Ruhut, presidential thereshold yang tinggi juga akan memudahkan rakyat dalam memilih pemimpin. Bisa dibayangkan, kata Ruhut, bila presidential thereshold disamakan dengan parlementary thereshold, kemungkinan akan ada 15 Capres dari 9 Fraksi yang saat ini ada di DPR. "Nanti rakyat bingung mau pilih yang mana. Akhirnya beli kucing dalam karung," ujar Ruhut.
Ruhut mengakui pembahasan presidential thereshold sempat alot. Namun dia mengklaim saat ini partai-partai sudah cenderung bisa menerima tak perlu ada perubahan dalam presidential thereshold. "Ya kalau mau turun sedikit jadi 15 persen, bolehlah," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan, M Rommahurmuziy menyatakan partainya akan berusaha agar presidential thereshold direvisi. "PPP akan membangun lobi bersama fraksi-fraksi yang mendukung perubahan UU Pilpres dan kepada fraksi yang belum mendukung perubahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika