Rabu 05 Dec 2012 18:29 WIB

Indeks Korupsi Indonesia Naik, Indikasi Korupsi Bertambah

Rep: Nur Aini/ Red: Indah Wulandari
 Massa yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi melakukan aksi damai di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (4/10). (Tahta Aidilla/Republika)
Massa yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi melakukan aksi damai di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (4/10). (Tahta Aidilla/Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN --Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012.Indikasinya, tindak pidana korupsi pun masih kerap terjadi.

Tingkat korupsi tersebut merupakan laporan hasil survei lembaga Transparency Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Dari situs resmi TI, Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32 dari 0 yang terkorup dan 100 merupakan negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia.

Dalam survei 2012, nilai indikator korupsi yang dipakai TI berbeda dari 2011. Pada 2011, TI menentukan indeks korupsi berdasarkan penilaian 0-10 dimana 10 merupakan negara terbersih dan 0 merupakan negara yang terkorup.

Peringkat korupsi Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat korupsi Malaysia berada di peringkat 54 dengan nilai 49. Adapun Thailand dan Filipina menduduki peringkat negara terkorup di posisi masing-masing 88 dan 105.

Singapura menjadi negara Asia dengan tingkat korupsi paling baik. Tingkat korupsi Singapura berada di posisi 5, mengalahkan negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang yang masing-masing menduduki peringkat 80 dan 17.

Lembaga internasional yang mengukur tingkat korupsi tersebut percaya adanya hubungan yang kuat antara kemiskinan, konflik, dengan tingkat korupsi.

"Pemerintah harus menggintegrasikan upaya anti korupsi di seluruh pengambilan kebijakan publik, " ujar Kepala Transparency Internasional Edda Müller seperti dikutip BBC, Rabu (5/12).

Prioritas antikorupsi tersebut mencakup aturan yang lebih baik dalam negosiasi dan pembiayaan politik, anggaran publik, dan membuat kontrak proyek lebih transparan.

"Dan juga harus membuat lembaga yang lebih akuntabel pada rakyat, " ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement