REPUBLIKA.CO.ID, MALANG-- Pelaksanaan demokrasi di Indonesia perlu untuk tidak lari ke mana-mana, sehingga diperlukan payung hukum yang menaunginya. Peringatan itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Prof Dr Darsono Wisadinara
"Demokrasi yang dijalankan di Tanah Air ini akan lari ke mana-mana kalau pemerintah tidak segera membuat payung hukum yang lebih jelas dan ketat, termasuk payung hukum untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada)," tegasnya di Malang, Rabu (5/11).
Selama penyelenggaraan pilkada yang "dibungkus" dengan demokrasi itu tidak ada payung hukumnya yang konkret dan jelas, lanjutnya, pilkada hanya akan menghasilkan rekayasa-rekayasa politik dengan tujuan untuk meloloskan calon tertentu.
Akan tetapi, jika payung hukumnya jelas dan ketat, pasti penyelenggaaraan pilkada di tingkat kota/kabupaten dan provinsi maupun Pemilu Legislatif serta pemilihan presiden (pilpres) akan lebih jujur dan menghasilkan pemimpin yang lebih baik.
Oleh karena itu, katanya, adanya lembaga Center for Election and Political Party (CEPP) yang digagas Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Brawijaya (UB) menjadi salah satu anggota 'University Link' diharapkan mampu meminimalkan rekayasa-rekayasa politik dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden.
Sebab, kata Darsono, CEPP yang ada di UB ini juga akan melakukan penelitian-penelitian yang nantinya bisa dijadikan bahan ajar bagi mahasiswa serta menjadi masukan bagi pemerintah maupun lembaga lain untuk membangun demokrasi yang lebih baik dan jujur setelah reformasi mulai agak "kebablasan".
Namun demikian, ujarnya, semua penelitian dan masukan itu nanti tidak lepas dari frame dan kajian secara akademik. "Universitas tidak punya kepentingan politik apapun dan semua yang kami lakukan ini hanya ada satu tujuan, yakni membangun demokrasi yang benar, jujur dan sesuai koridor," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika